BUPATEN BEKASI – ELITTVSATU.COM - Ketua Advokat Peduli Islam (API) H Abdul Chalim Soebri menyesalkan ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tetapi biayanya dibebankan kepada para karyawannya. Baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS.
“Bila benar ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenag Kabupaten Bekasi, namun biayanya dibebankan kepada para karyawan, baik PNS maupun Non PNS, terus terang saya sangat menyesalkan,” kata Abdul Chalim Soebri kepada elittvsatu.com, Senin (28/11/2022).
Menurutnya, bukankah setiap program yang dibuat oleh Kemenag sudah disusun dengan rapi, terencana dan jelas sejak jauh-jauh hari, serta pembiayaannya bersumber dari kementerian agama.
Abdul Chalim Soebri mendesak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi harus memberikan klarifikasi atas dugaan pengumpulan biaya yang bersumber dari karyawan tersebut. Bila ada kesalahan prosedur, sebaiknya segera dikembalikan kepada karyawan tersebut.
“Untuk Kedepannya saya mendorong Kemenag Kabupaten Bekasi agar bila ada kegiatan jangan selalu membebankan kepada karyawan PNS, apalagi honorer,” tandasnya.
Seperti diberitakan, ratusan karyawan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, sedianya akan berkemah moderasi beragama dan toleransi selama satu malam, mulai Jumat (25/11/2022) lalu.
Akan tetapi, perkemahan teloransi mengawal moderasi tersebut dibatalkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, H Asnawi atas perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H Ajam Mustajam.
Kegiatan yang diinisiasi pengurus Kelompok Penyuluh Agama Islam (Pokjaluh) Kementerian Agama itu, diikuti para penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kabupaten Bekasi serta para penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS se-Kabupaten Bekasi.
“Kegiatan itu diikuti ratusan karyawan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi,” ungkap salah seorang penyuluh Agama Islam.
Perkemahan bertemakan Teloransi Mengawal Moderasi digelar di Hulu Cai Tapos Bogor mulai 25-26 November 2022, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp142 juta yang dipungut dari para Penyuluh Agama Islam Non PNS, para Kepala KUA dan para Penyuluh Agama Islam PNS masing-masing sebesar Rp400 ribu.
“Kami diwajibkan untuk membayar biaya kegiatan tersebut. Bagi mereka yang tidak ikut juga diwajibkan bayar Rp400 ribu,” keluh para Penyuluh Agama Islam Non PNS.
Data yang diperoleh timenews.co.id menyebutkan, jumlah Penyuluh Agama Islam PNS sebanyak 19 orang, Penyuluh Agama Islam Non PNS (180 orang), dan Kepala KUA kecamatan se-Kabupaten Bekasi (23 orang).
Para Penyuluh Agama Islam Non PNS yang hanya menerima honor Rp1 juta diharuskan bayar Rp400 ribu sama dengan para karyawan yang mempunyai gaji sebesar Rp3 juta ke atas.
Para tokoh agama dan masyarakat di Kabupaten Bekasi menyesalkan kegiatan yang diadakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi.
Menurut mereka, kenapa kegiatan yang bertemakan Teloransi Mengawal Moderasi yang memakan biaya ratusan juta dan di antaranya diambil dari 40 persen honor Penyuluh Agama Islam Non PNS dan kenapa harus diadakan di luar Kabupaten Bekasi.
“Emangnya di Kabupaten Bekasi, tidak ada lokasi perkemahan, sehingga harus berkemah ke luar kota?” cetus para tokoh.
(Dudun)
