Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkesempatan bertemu dengan seorang remaja putri yang viral karena menyuarakan kritikan terhadap berbagai kebijakannya, termasuk penghapusan kegiatan wisuda di sekolah. (Instagram/@dedimulyadi71)Www.ElitTV.id- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkesempatan bertemu dengan seorang remaja putri yang viral karena menyuarakan kritikan terhadap berbagai kebijakannya, termasuk penghapusan kegiatan wisuda di sekolah.
Kritikan remaja putri yang ternyata korban gusuran ini viral di media sosial setelah dia membagikan unek-uneknya di akun TikTok callme_au atau Iam_auracinta.
Kini, Dedi Mulyadi bertemu langsung dengan remaja putri tersebut. Setelah memberikan kesempatan remaja itu menyuarakan pendapatnya, Dedi Mulyadi kemudian mempertanyakan negara mana yang sekolahnya digelar acara wisuda. Dikatakan Dedi Mulyadi, acara wisuda hanya untuk yang kuliah.
“TK ada wisuda, lalu SD wisuda lagi, terus SMP wisuda lagi tetapi orang tuanya enggak punya rumah, tinggal di bantaran sungai. Kemarin ada ibu-ibu yang menangis karena harus bayar study tour ke Bali Rp 5,4 juta,” tutur Dedi dikutip dari laman Instagram @dedimulyadi71.
Dedi mengatakan kebijakan gubernur melarang kegiatan study tour dan wisuda sekolah dilakukan demi kepentingan rakyat.
Namun, remaja putri tersebut sempat meminta Dedi Mulyadi bersikap adil agar semua murid bisa merasakan perpisahan. Keinginan remaja putri tersebut kembali disanggah Dedi Mulyadi yang mempertanyakan uang yang dipakai untuk perpisahan berasal dari mana.
"Duit perpisahan dari siapa? tanya Dedi.
“Dari orang tua,” jawab remaja putri tersebut.
“Kalau dari orang tua, membebani tidak? Terus kalau tanpa perpisahan, apa sekolah bakal bubar,” tanya Dedi kembali.
Menurut Dedi tanpa perpisahan bukan berarti akan kehilangan kenangan. “Kenangan itu bukan saat perpisahan, tetapi saat proses belajar selama tiga tahun. Orang tua yang dibebani bayar perpisahan tetapi rumah tidak punya. Gimana ini speak up-nya,” ujarnya.
Dikatakan Dedi Mulyadi, kritik yang disampaikan pelajar tersebut tidaklah tepat. Seharusnya, kritik dilontarkan ketika ada kebijakan gubernur yang menyusahkan rakyat.
“Kritik gubernur karena membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani bayar iuran sekolah. Kritik gubernur karena mebiarkan banjir, itu saya senang. Ini, kritik gubernur karena melarang perpisahan. Akhirnya di-bully karena logikanya tidak tepat,” tutur Dedi Mulyadi.
(DIMAS SAPUTRA)
Dedi Mulyadi
Wisuda Sekolah
Larangan Wisuda Sekolah
Google News
