“Agar tidak menjadi sasaran pemerasan, maka jalan terbaik adalah transparan dalam pengelolaan anggaran tepat guna untuk kepentingan masyarakat,” tegas Dedi Mulyadi.
Selanjutnya, Dedi Mulyadi juga berterima kasih kepada Polda Jawa Barat yang konsisten melakukan upaya menjaga Jawa Barat dari berbagai bentuk tindakan penyimpangan yang merugikan masyarakat.
Sebelumnya Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Ketua APDESI Kabupaten Subang, Ernawati juga sempat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolres Subang beserta jajaran Satreskrim atas pengungkapan kasus tersebut.
"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Kapolres Subang dan jajaran yang telah melindungi kami para kepala desa se-Kabupaten Subang," ujarnya.
Ernawati berharap dengan tertangkapnya pelaku, para kepala desa dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus melayani masyarakat.
"Untuk para kepala desa, jangan takut melapor jika ada ancaman atau pemerasan dari oknum mana pun. Mari kita laporkan saja," ucapnya.
Dedi Mulyadi Minta Kades Se-Jawa Barat Umumkan Dana Desa Lewat Medsos
Sebelumnya, selain berkaca pada kasus OTT oknum LSM kepada para Kades di Subang, Dedi Mulyadi juga sempat menyoroti kasus intimidasi keluarga Kades kepada Holis seorang pedagang telur di Garut, Jawa Barat.
Sebelumnya, kasus Holis Muhlisin (31) diduga diintimidasi lantara mengunggah video jalan rusak di tempat tinggalnya mendadak viral. Holis mendapat tekanan dari keluarga kepala desa.
Holis mengaku tak hanya mendapatkan intimidasi, namun juga dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.
Aksi yang dilakukan Holis memviralkan jalan rusak di lingkungannya itu bertujuan agar pihak aparat desa transparan terkait anggaran desa.
Selain itu, Holis resah lantaran selama ini tidak ada perbaikan jalan yang merugikan masyarakat termasuk dirinya sebagai pedagang telur sekaligus pengguna jalan yang sehari-hari berhadapan dengan risiko kerugian akibat jalan rusak tersebut.
Tak lama setelah kasus Holis itu viral, Dedi Mulyadi memerintahkan para Kepala Desa atau Kades di Provinsi Jawa Barat untuk mengumumkan dana desa dan pengelolaannya lewat media sosial.
Perintah Gubernur Jawa Barat itu bahkan tertuang lewat Surat Edaran yang tidak hanya ditujukan untuk para kades melainkan kepada seluruh pejabat daerah se-Jawa Barat mulai dari Wali Kota, Bupati hingga Camat dan Kades.
Dedi mengimbau agar anggaran pemerintah di semua tingkatan baik tingkat provinsi hingga desa diumumkan melalui jaringan media sosial. Seperti Facebook, Youtube dan platform media sosial lainnya.
Menurut Dedi Mulyadi, dengan diumumkannya dana desa, pengelolaan dana pembangunan tersebut agar diketahui warga secara terbuka dan transparan.
(Dimas Saputra)
Topik Terkait
Anggota LSM
PEMERASAN
Dana Desa
Transportasi Anggaran
